Ahok -vs- DPRD, dan Jungkir Balik Nalar Publik

Kayak gini harus di share biar semua orang tau dan nggak terjebak dengan opini media.

Iwan Yuliyanto

Bismillah …

Polemik antara Ahok dan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015 dan “anggaran dana siluman” makin memanas. Mereka saling tuding dan serang. Kemudian publik meresponnya melalui gerakan #SaveAhok. Sayangnya, tujuan dan kegiatan gerakan tersebut malah jauh dari substansi masalah. Bahkan ada yang melebarkan sampai ke ranah SARA.

Penggunaan hak angket yang berawal dari kebuntuan komunikasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD ini sebenarnya hanya persoalan ketatanegaraan biasa. Hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi adalah hak-hak yang memang menjadi kewenangan DPRD. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan APBD merupakan kewajiban, karena itu merupakan tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Urusan internal ketatanegaraan yang menurut saya biasa saja ini bisa sampai melibatkan kegaduhan publik akibat opini-opini sesat yang berkembang di media. Sehingga di media sosial muncul meme-meme yang gak nyambung dengan inti masalahnya.

Oleh karena itu, agar jernih meilhat persoalan ini…

Lihat pos aslinya 1.780 kata lagi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s